Pernyataan ini disampaikan oleh Zulfikar Muhammad, direktur Pos Bantuan Hukum dan Hak azasi Manusia (PB-HAM) Aceh Utara hari ini. Menurut Direktur LSM HAM itu, Selama ini berbagai pihak seperti mahasiswa dan keluarga korban konflik selalu meneriakkan KKR di berbagai kesempatan. Sampai-sampai melakukan demonstrasi ke DPRA yang notabenenya banyak di huni oleh perwakilan partai Aceh (PA). Namun sampai hari ini, para petinggi mereka yang mengaku orang Aceh asli itu, tidak pernah menunjukkan sikap pasti.
"Sampai hari ini, petinggi partai Aceh yang notabenenya adalah mantan pejuang kemerdekaan belum bersikap apakah mendukung atau menolak KKR. Penting sekali mereka menunjukkan kecenderungan ke arah mana. jangan hanya berjanji namun kemudian kembali munafik dan tidak menepatinya," kata Zulfikar.
Usia perdamaian Aceh sendiri sudah mencapai 6 tahun. Masa rehab rekon sudah lama selesai di Aceh. Bahkan posisi-posisi penting di pemerintahan sudah mereka kuasai. Namun kejelasan sikap masih tetap mengambang. PB-HAM sangat menyayangkan hal tersebut. Sedangkan dilapangan, ada saja oknum-oknum PA kecil selalu bersama rakyat dan mahasiswa yang selalu berteriak tentang KKR. Tentunya ini akan semakin membingungkan semua pihak.
Zulfikar juga mengatakan, pada akhir 2010, saat demonstrasi di DPRA, anggota dewan dari Faksi PA pernah berjanji akan menyelsaikan Qanun KKR pada bulan Juni 2011. Namun sampai Agustus qanun tersebut belum maujud. Kalau memang benar-menar tidak mendukung, Zulfikar meminta petinggi PA untuk mengatakan itu ke publik.
Untuk itu, dia berharap petinggi PA agar segera mengambil sikap yang jelas. jangan lagi bermain dengan bayangan. Jangan hanya masalah kekusaan saja mereka ribut, namun saat berbuat untuk rakyat banyak, PA hanya diam seribu bahasa. Sumber Waspada online
