Satpol PP-WH Gerebek Kios Jualan Mi Siang Hari

Lhokseumawe – Personel Satpol PP dan WH menggerebek sebuah kios di Pasar Inpres Lhokseumawe yang menjual masakan mi instan, Selasa (9/8) siang. Penjaga kios ditangkap, lima warga yang menikmati mi rebus sambil merokok berhasil kabur.

Kepala Kantor Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Azwar Abda mengintrogasi Reza, penjual mi instan untuk warga yang tidak berpuasa di Pasar Inpres Lhokseumawe, Selasa (9/8).(HARIAN ACEH/IRMAN SJAH)

Kepala Kantor Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Azwar Abda mengatakan, sehari sebelumnya atau Senin pihaknya sudah mendatangi kawasan Pasar Inpres itu untuk mengingatkan pedagang agar tidak berjualan makanan siang hari. “Tadi (Selasa) kita menerima informasi dari warga bahwa ada sebuah kios yang menyediakan makanan dan minuman, maka petugas langsung ke lokasi,”  katanya.

Di lokasi, kata Azwar, petugas menemukan kios dimaksud. Di dalam kios ada lima warga dewasa yang sedang menyantap mi goreng sambil merokok. Juga ada kopi.  Sialnya saat petugas mengamankan mereka ke mobil untuk dibawa ke kantor Satpol PP dan WH, kata dia, lima warga itu melarikan diri. “Yang tertinggal hanya penjaga atau yang berjualan di kios itu, yakni Reza,14. Remaja tanggung ini kita bawa ke kantor bersama barang bukti mi instan, kopi, puntung rokok dan barang bukti lainnya,” kata Azwar didampingi kasi WH Karimuddin.

Azwar menyebutkan, Reza akan diperiksa lebih lanjut terkait berjualan makanan di siang hari. Kemudian remaja ini akan diberikan pembinaan guna tidak melakukan perbuatan yang sama ke depan selama Ramadhan. Juga kita minta meneken surat pernyataan tidak mengulangi kesalahan itu. Lalu, Reza akan kita diserahkan kepada orangtua,” katanya.

Sebelumnya  dalam razia di kawasan Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti, lanjut Azwar, petugas mengamankan tiga pria yang diduga makan di sebuah warung, siang hari. Tiga warga itu, kata dia, masih dalam pemeriksaan di kantor Satpol PP dan WH.(nsy)

Sumber : Harian Aceh.com

Rapat paripurna DPRK Langsa ricuh

LANGSA - Rapat paripurna II DPRK Langsa dengan agenda membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perencanaan Pendapatan Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2011 di aula gadung dewan setempat berlangsung ricuh.

Pemicunya, karena anggota dewan yang berasal dari Partai Aceh (PA) berbeda pandangan dengan anggota dewan lain, yang berasal dari Parnas tentang status M Zulfri selaku Ketua DPRK Langsa.

Para anggota dewan dari Partai Nasional menolak kehadiran dan kepemimpinan M Zulfri dari PA, dalam rapat paripurna.

Alasannya seperti diungkapkan Syarial Salim dari PDIP, Rubian Harja dari Golkar dan Ridwan dari PKS, karena Zulfri tak sah lagi memangku jabatan ketua DPRK Langsa, sebab dinilai cacat hukum terkait putusan MA yang telah dijalaninya di LP Langsa beberapa waktu lalu.

Berdasarkan hasil paripurna DPRK Langsa yang memutuskan dia tidak berhak lagi sebagai pimpinan dewan dan sebagai anggota dewan sejak mendapat putusan hukum tetap dari MA terkait kasus pidananya.

Sementara pandangan dari anggota DPRK PA yang dikemukakan Salahudin selaku Ketua Komisi A, dan Bukhari serta Burhansyah Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD), penolakan kehadiran Zulfri dalam sidang sebenarnya tak punya alasan hukum apa-apa, karena Zulfri secara hukum masih menjabat ketua DPRK Langsa sebelum surat pemberhentian terhadapnya dikeluarkan.

Rapat paripurna II DPRK Langsa dengan agenda pembahasan KUA dan PPAS semula aman-aman saja. Awalnya pada posisi pimpinan dewan, hanya ditempatkan dua kursi pimpinan diperuntukkan bagi Wakil Ketua Hidayat dan Wakil Walikota Langsa Saifuddin Razali.

Namun ketika ketua DPRK Langsa yang ikut hadir dalam rapat paripurna, melihat kursi untuknya tidak disediakan dan langsung meminta salah seorang petugas sekretariat dewan untuk menempatkan satu kursi tambahan pada meja pimpinan rapat untuk dirinya.

Begitu ketua menduduki kursi pimpinan rapat, hujan interupsi dari anggota dewan yang menolak kehadirannya langsung memenuhi ruang rapat paripurna yang dihadiri unsur Muspida plus dan Muspika plus.

Akibatnya, rapat paripurna beralih menjadi perdebatan tentang penolakan kehadiran Zulfri. Akhirnya rapat tersebut pun terpaksa bubar tanpa ada keputusan, karena peserta rapat dan undangan yang hadir membubarkan diri.

Sumber Waspada online

Operasi Militer Tak Selesaikan Konflik Papua

JAKARTA - Kebijakan dan pola pendekatan yang digunakan untuk mengatasi persoalan Papua di era reformasi belum mengalami perubahan sejak daerah tersebut dinyatakan berintegrasi dengan Indonesia.

Pendekatan yang digunakan didominasi pendekatan keamanan dengan kebijakan menumpas apa yang disebut gerakan separatis, walaupun di era reformasi sudah menggunakan jalan politik.

Demikian diungkapkan Direktur Program Imparsial Al-Araf dalam acara peluncuran penelitian dan diskusi publik bertajuk "Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Penegakan HAM di Papua" di hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (9/8/2011).

Menurutnya, pernyataan yang menyebutkan masalah Papua adalah masalah internal bangsa Indonesia yang dapat diselesaikan melalui proses demokrasi tidak terwujud pada tataran pelaksanaan.

"Hal ini dapat dilihat dari keengganan melakukan dialog dan malah terus mengedepankan pendekatan keamanan dengan pelibatan militer melalui operasi militer (sekutirisasi) dalam penyelesaian konflik di Papua," ujar Al Araf.

Sekuritisasi Papua, kata Al Araf, dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, masih digunakannya pendekatan serta kebijakan keamanan dengan melibatkan militer dalam penyelesaian konflik oleh pemerintah pusat.

Kedua, masih berjalannya operasi militer di Papua yang tidak jarang berakibat pada terjadinya pelanggaran HAM seperti dalam kasus Puncak Jaya.

Ketiga, ia melanjutkan, dalam operasi militer di Papua masih sering diteruskannya pasukan non-organik. Keempat, adanya penumpukan dan penyimpangan anggaran untuk TNI terkait dengan operasi yang dilakukan TNI yang berasal dari APBN, APBD, dan perusahaan swasta seperti PT Freeport Indonesia.

"Kebijakan dan pola pendekatan keamanan tersebut berhubungan dengan proses reformasi keamanan dan reformasi TNI yang belum tuntas, serta rendahnya profesionalisme aparat TNI melahirkan peristiwa-peristiwa kekerasan yang merupakan pelanggaran HAM," jelasnya.

Kondisi tersebut, menurut Al Araf, disebabkan juga oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Namun, dia menilai, faktor utamanya adalah konflik yang tidak kunjung diselesaikan secara serius oleh pemerintah.

"Jadi, jika ini tidak diselesaikan, konflik akan semakin berkembang dan semakin komplek dengan politik dan kebijakan keamanan yang akan menambahkan semakin sekam konflik di tanah Papua," kata dia.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Papua, dengan cara melakukan percepatan reformasi tingkat keamanan, terutama reformasi TNI.

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan desekuritisasi dan pengurangan aparat militer di Papua. "Dalam langkah itu, pemerintah harus mengedepankan pendekatan penegakan hukum dengan menempatkan polisi sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dengan tetap menghormati nilai HAM, karena sekuritisasi tidak akan menyelesaikan konflik di tanah Papua," tandasnya.

Sumber kompas.com

Soal Papua, di Mana Komnas HAM?

JAKARTA� Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarty menilai, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lemah dalam mengawasi kasus-kasus kekerasan di Papua. Menurut dia, saat ini otoritas pemantauan HAM yang dilakukan Komnas HAM tidak berdaya karena ketertutupan informasi dan ketidakpedulian TNI terhadap rekomendasi yang diberikan.

"Lemahnya kemauan dan keberanian Komnas HAM ini menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan terhadap aktor-aktor keamanan, apalagi dalam melakukan pengawasan terhadap aktor-aktor keamanan," ujar Poengky dalam acara peluncuran penelitian dan diskusi publik bertajuk "Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Penegakan HAM di Papua" di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (9/8/2011).

Poengky menuturkan, pekan lalu, setidaknya ada tiga peristiwa kekerasan yang terjadi Papua. Peristiwa pertama terjadi pada Minggu, 31 Juli 2011, yaitu konflik perebutan dukungan resmi Partai Gerindra untuk kursi Kabupaten Puncak yang menewaskan 23 orang di Ilaga.

Kedua, penganiayaan dan pembunuhan sekolompok orang tak dikenal di tanjakan Nafri-Abepura pada Senin, 1 Agustus 2011, yang menewaskan 4 orang dan melukai sedikitnya 7 orang.

Terakhir adalah penyerangan pos TNI di Tingginambut pada 2 Agustus 2011 yang mengakibatkan tewasnya seorang prajurit TNI, diikuti dengan penembakan helikopter milik TNI yang mengevakuasi jenazah prajurit TNI tersebut.

Menurut Poengky, peristiwa tersebut menunjukkan masih banyaknya kasus kekerasan yang harus dicermati oleh Komnas HAM. "Dalam hal ini diperlukan juga penguatan otoritas sipil dalam mengendalikan dan memantau pelaksanaan kebijakan politik serta penguatan pengawasan publik untuk menjaga agar tidak terjadi hal serupa," katanya.

Lebih lanjut, Poengky menuturkan, otoritas sipil dalam hal tersebut seharusnya juga di bawah kendali Presiden ataupun pengawasan parlemen oleh DPR. Ia mengatakan, hal tersebut penting dilakukan mengingat selama ini politik keamanan dan tindakan pengamanan di Papua dilakukan sendiri oleh TNI.

"September tahun lalu, Presiden Yudhoyono pernah mengutus tiga menteri koordinator untuk mengevaluasi pelaksaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Tetapi, hingga kini tindak lanjut dari kebijakan itu belum terlihat hasilnya," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Poengky, penguatan pengawasan publik dan otoritas sipil membutuhkan prasyarat keterbukaan informasi kepada publik di sektor keamanan dan keamanan.

Ia menilai, selama ini pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, parlemen, dan Presiden di Papua sering kali tidak ada kontrol dan lemah untuk mengawasi pergerakan atau operasi militer.

"Hal itu terjadi karena yang menjadi prioritas di Papua adalah keamanan karena anggapan masih adanya ancaman. Yang kita inginkan adalah pihak-pihak terkait dapat lebih baik mengawasi hal-hal semacam itu," katanya.

Sumber Kompas.com

Penembak Cagee terus diburu

BIREUEN - Jajaran Polres Bireuen, belum pernah berhenti memburu pelaku, bahkan sampai sekarang mereka terus mengumpulkan bukti-bukti, keterangan serta hal-hal lain yang dapat mengungkapkan atau menguak tabir kasus itu, sekaligus dapat menangkap pelaku yang menembak Amiruddia alias Saiful alias Pon Cagee atau Tgk Cagee di depan warkop Gurkha Peusengan, Bireuen.

Kapolres Bireuen, AKBP HR Dadik Junaedi, melalui Kasat Reskrim Iptu Novi Edyanto, mengatakan tersangka terus dicari, mudah-mudahan dapat tertangkap karena telah menembak mantan panglima muda TNA wilayah Batee Iliek itu.

Menurut Novi, perkembangan kasus itu masih seperti sebelumnya, yaitu pernah dimintai keterngan sepuluh saksi, lalu dipanggil ulang untuk mempertanyakan terkaan sketsa wajah tersangka.

Namun saat itu berbeda dengan yang di llihat para saksi pada malam itu dan setelah itu belum ada perkembangan lainnya, kecuali para anggota tetap bekerja di lapangan. Belum ada perkembangan lainnya mengenai kasus ini,katanya, tadi malam.

Ditanya bagaimana hasil uji balistik dua peluru aktif dam dua selongsong yang ditemukan di lokasi kejadian pembunuhan Cagee, kasat reskrim mengatakan, peluru dan selongsong masih berada di lab Kota Medan.

Ditanya kembali terhadap kemajuan dari perkembangan pengungkapan kasus itu, lagi-lagi Novi mengulang bahasa yang sama. Tidak ada perkembangan lain, seperti yang selama ini, maka kita terus bekerja untuk mengungkapkan pelakunya, katanya.

Sebagaimana diketahui, mantan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah Batee Iliek itu� tewas di tembak orang tak di kenal (OTK) dibagian kepala dan bahunya saat ke luar dari warung kopi (warkop) Gurkha, Keude Matang Geulumpangdua, Peusangan, kabupaten setempat, Jumat (22/7), menjelang dini hari diduga kuat pelaku menggunakan senjata laras panjang jenis AK 56 atau AK 47.

Sumber : Waspada online

Kurikulum di Indonesia Terlalu Banyak Menghafal

JAKARTA - Kurikulum di Indonesia dinilai terlalu banyak menghafal, sehingga kurang memaksimalkan potensi siswa untuk berpikir analitis dan kritis.

Hal tersebut disampaikan oleh utusan Khusus untuk Masyarakat Muslim Amerika Farah Anwar Pandith saat diskusi mengenai kehidupan muslim saat Ramadan di Amerika bersama dua pelajar alumni pertukaran pelajar program Youth Exchange Program (YES), Selasa (9/8/2011).

Ketika ditanyakan mengenai kurikulim di Amerika oleh salah satu peserta, Pandith mengatakan, jika masih memakai kurikulum seperti itu akan memperlambat pikir siswa.

Sebaliknya di Amerika, lanjut Pandith, siswa malah tidak dituntut untuk mengingat dan menghafal. "Tidak ada menghafal di Amerika, siswa justru lebih banyak dilatih untuk berpikir kritis atas suatu materi," kata mantan Penasihat Senior Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Eropa dan Eurasia itu.

Tidak hanya berpikir kritis, Pandith melanjutkan, tetapi juga harus berpikir analitis. Di Amerika, siswa bebas menentukan mata pelajaran mana yang mereka inginkan, "Tetapi sekolah tetap memberikan standar mata pelajaran untuk dipelajari," tuturnya.

"Satu hal yang mendasar tentang kurikulum di Amerika adalah siswa harus mengembalikan apa yang telah diajarkan oleh gurunya ke masyarakat. Kami menyebutnya community service. Untuk siswa tidak melakukan community service layaknya mahasiswa," ujar Pandith.

Pandith mengatakan, jika di Indonesia sudah memperkenalkan bahasa asing sejak taman kanak-kanak, lain hal di Amerika. "Di Amerika, siswa belajar bahasa asing sesuai keinginannya. Tetapi biasanya di SMA," Pandith mengimbuhkan. 

Sumber: okezone

Mugabe Tuduh NATO Sebagai Organisasi Teroris

ZIMBABWE - NATO, organisasi pertahanan Eropa, adalah organisasi teroris mirip dengan al-Qaidah sebab kelompok ini telah membombardir Libya dan membuh warga sipil. Demikian pendapat Presiden Zimbabwe Robert Mugabe.

Dia katakan, kelompok bersenjata ini telah melanjutkan peperangan dengan target membunuh pemimpin Libya beserta keluarganya. Upaya itu, jelasnya, merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Saat ini pasukan keamanan loyalis Presiden Kolonel Muammar Qadhafi sedang bertempur melawan kelompok pemberontak yang mendapatkan dukungan penuh dari NATO sejak Maret lalu. Sedangkan di pihak lain, NATO secara sepihak menerapkan zona larangan terbang bagi angkatan udara Libya dengan alasan untuk melindungi warga sipil. "Padahal, NATO dengan seenaknya menggunakan pesawat tempur untuk membombardir Libya," ujarnya.

Pemimpinberusia 87 tahun itu berbicara pada acara peringatan para pejuang yang meninggal dalam perang Zimbawe ketika mereka melawan penguasa minoritas kulit putih. Menurutnya, aksi pengeboman NATO di Libya telah banyak memakan korban sipil tak berdosa.

"NATO ingin membunuh Qadhafi," katanya. "Namun faktanya mereka membunuh anak-anaknya. Sekarang ketika mereka melakukannya dengan sengaja, itu berati mereka sama dengan Taliban dan al-Qaidah, namun berbeda istilah saja. Lantas, apa yang mereka (NATO) lakukan?"

"Oleh sebab ini wajar kalau saya menyebut NATO adalah sebuah organisasi teroris yang baik," ujarnya disambut para hadirin.

Sumber: Tempointeraktif.com

Pimpinan KPK Baru Dipanggil Komite Etik Pasca Lebaran

JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bisa bernafas lega. Pasalnya, komite etik baru akan memanggil mereka setelah Lebaran pada awal September.

Ketua Komite etik Abdullah Hehamahua mengatakan seluruh anggota komite masih membutuhkan informasi dan bahan keterangan untuk melakukan verifikasi tudingan mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin kepada unsur pimpinan.

"Setelah lebaran baru kami akan memanggil pimpinan KPK. Hal ini supaya anggota komite etik mempunyai info dan bahan keterangan yang cukup lengkap untuk verifikasi dan validasi ke pimpinan KPK," ujar Abdullah pada konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Selasa (9/8).

Seperti diketahui, komite etik pada awalnya dibentuk untuk memeriksa pimpinan KPK yang disebut Nazaruddin terlibat suap dan rekayasa kasus. Kedua unsur pimpinan yang dituding Nazaruddin adalah Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Wakil Ketua KPK M Jasin.

Sementara anggota KPK lainnya yang turut terseret adalah Deputi Penindakan KPK Ade Raharja yang kini pensiun, juru bicara KPK Johan Budi SP, dan penyidik KPK Roni Samtana.

Belakangan, Jasin mengatakan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Wakil Ketua KPK Haryono Umar juga pantas diperiksa karena pernah bertemu atau disebut oleh Muhammad Nazaruddin.

Busyro dan Haryono akhirnya mundur dari keanggotaan komite etik dan menyisakan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto sebagai perwakilan dari pimpinan KPK.

Abdullah tidak menutup kemungkinan Bibit juga akan dimintai keterangan apabila namanya muncul dari hasil pemeriksaan. Ia juga menolak merinci siapa saja unsur pimpinan KPK yang menjadi terperiksa.

"Pokoknya ada beberapa pimpinan, siapa saja yang disebutkan oleh media itu yang terperiksa," kilah penasihat KPK ini.

Sumber: MI.com

Militer Israel Menyerang Iran Lewat Dunia Maya

TEL AVIV - Israel telah memerintahkan pasukan militer dunia maya-nya untuk mengobarkan perang ke jaringan komputer perwira senior Iran menyusul kekhawatiran bahwa serangan konvensional di situs nuklir Teheran akan berakhir dengan kegagalan.
Perintah serangan cyber tersebut baru akan dilaporkan langsung kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, setelah menempatkan program di pusat pertahanan Israel.
"Israel harus berubah menjadi negara adikuasa dalam dunia maya global," katanya dalam pertemuan para ahli perang cyber baru-baru ini, seperti dikutip Fox News.com, Minggu (7/8/2011).
Pusat pertahanan Israel, yang telah dibentuk di bawah naungan unit intelijen militer 8200 telah melakukan serangkaian misi pengintaian, termasuk hacking ke dalam jaringan Iran melalui facebook dan situs jejaring sosial lainnya.
Stuxnet merupakan malware, yang secara dramatis mempengaruhi program nuklir Iran pada tahun 2009. Malware tersebut menyabotase mesin pemutar halus yang diperlukan untuk memperkaya uranium.
Pada bulan April, kantor-kantor pemerintah Iran diserang oleh virus malware yang diberi nama Stars oleh pejabat Teheran. Mereka mengklaim telah terjadi kerusakan dan mengakui bahwa itu merupakan virus misterius yang ditemukan sejak serangan Stuxnet.
"Israel memiliki dua sasaran utama di jaringan dunia maya Iran. Pertama adalah program militer nuklir dan pembentukan militer. Dan yang kedua adalah infrastruktur sipil Iran. Kami berharap bisa menyerang keduanya dan akan melumpuhkan seluruh jaringan dunia maya mereka," ungkap pusat pertahanan Israel.

sumber: okezone

Hyundai Genesis Coupe GT, Versi Gahar Hanya Dibuat 50

Jerman – Hyundai Jerman merilis edisi terbatas berjuluk Genesis Coupe GT yang dikembangkan untuk pasar lokal negeri Bavaria itu. Bahkan saking terbatasnya, Hyundai hanya menyediakan 50 unit Genesis Coupe GT bagi para peminat serius.

Mobil coupe edisi special ini sendiri terinspirasi dari penampilan mobil Genesis Coupe andalan tim Hyundai Schuhmann Motor Sport Team saat berlaga di ajang balap ketahanan Nürburgring 24 Jam pada Juni lalu.

Hal ini terlihat dari tampilan sekujur bodi nya yang berlabur warna silver dengan livery biru bertulisan Genesis besar di kap mesin, dan sisi bawah pintu nya. Kian sporty dengan sistem knalpot stainless steel empat laras.

Sebagai pengawal kaki-kaki, sistem suspensi dbuat lebih rendah hingga 30 mm. Sedangkan pelek mengandalkan OZ Ultraleggera 19 inci berwarna Matt Graphite Silver, yang berbalut apik dengan ban Dunlop Sport Maxx GT.

Oleh Hyundai, Genesis Coupe GT dipersenjatai mesin 3.8 liter V6 yang mampu memprodusksi tenaga sampai 303 dk, dan torsi hingga 361 Nm. Berkat mesin ini, sportscar ini dapat dikebut dari 0-100 km/ jam dalam 6,3 detik dan menyentuh top speed sampai 240 km/jam.

Sebagai edisi terbatas, Hyundai mematok harga sekitar Rp 510 juta pada Genesis Coupe GT. Jauh lebih mahal dari versi standar yang hanya Rp 365 jutaan.

sumber: mobil.otomotif.com