JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bisa bernafas lega. Pasalnya, komite etik baru akan memanggil mereka setelah Lebaran pada awal September.
Ketua Komite etik Abdullah Hehamahua mengatakan seluruh anggota komite masih membutuhkan informasi dan bahan keterangan untuk melakukan verifikasi tudingan mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin kepada unsur pimpinan.
"Setelah lebaran baru kami akan memanggil pimpinan KPK. Hal ini supaya anggota komite etik mempunyai info dan bahan keterangan yang cukup lengkap untuk verifikasi dan validasi ke pimpinan KPK," ujar Abdullah pada konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Selasa (9/8).
Seperti diketahui, komite etik pada awalnya dibentuk untuk memeriksa pimpinan KPK yang disebut Nazaruddin terlibat suap dan rekayasa kasus. Kedua unsur pimpinan yang dituding Nazaruddin adalah Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Wakil Ketua KPK M Jasin.
Sementara anggota KPK lainnya yang turut terseret adalah Deputi Penindakan KPK Ade Raharja yang kini pensiun, juru bicara KPK Johan Budi SP, dan penyidik KPK Roni Samtana.
Belakangan, Jasin mengatakan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Wakil Ketua KPK Haryono Umar juga pantas diperiksa karena pernah bertemu atau disebut oleh Muhammad Nazaruddin.
Busyro dan Haryono akhirnya mundur dari keanggotaan komite etik dan menyisakan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto sebagai perwakilan dari pimpinan KPK.
Abdullah tidak menutup kemungkinan Bibit juga akan dimintai keterangan apabila namanya muncul dari hasil pemeriksaan. Ia juga menolak merinci siapa saja unsur pimpinan KPK yang menjadi terperiksa.
"Pokoknya ada beberapa pimpinan, siapa saja yang disebutkan oleh media itu yang terperiksa," kilah penasihat KPK ini.
Ketua Komite etik Abdullah Hehamahua mengatakan seluruh anggota komite masih membutuhkan informasi dan bahan keterangan untuk melakukan verifikasi tudingan mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin kepada unsur pimpinan.
"Setelah lebaran baru kami akan memanggil pimpinan KPK. Hal ini supaya anggota komite etik mempunyai info dan bahan keterangan yang cukup lengkap untuk verifikasi dan validasi ke pimpinan KPK," ujar Abdullah pada konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Selasa (9/8).
Seperti diketahui, komite etik pada awalnya dibentuk untuk memeriksa pimpinan KPK yang disebut Nazaruddin terlibat suap dan rekayasa kasus. Kedua unsur pimpinan yang dituding Nazaruddin adalah Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Wakil Ketua KPK M Jasin.
Sementara anggota KPK lainnya yang turut terseret adalah Deputi Penindakan KPK Ade Raharja yang kini pensiun, juru bicara KPK Johan Budi SP, dan penyidik KPK Roni Samtana.
Belakangan, Jasin mengatakan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Wakil Ketua KPK Haryono Umar juga pantas diperiksa karena pernah bertemu atau disebut oleh Muhammad Nazaruddin.
Busyro dan Haryono akhirnya mundur dari keanggotaan komite etik dan menyisakan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto sebagai perwakilan dari pimpinan KPK.
Abdullah tidak menutup kemungkinan Bibit juga akan dimintai keterangan apabila namanya muncul dari hasil pemeriksaan. Ia juga menolak merinci siapa saja unsur pimpinan KPK yang menjadi terperiksa.
"Pokoknya ada beberapa pimpinan, siapa saja yang disebutkan oleh media itu yang terperiksa," kilah penasihat KPK ini.
Sumber: MI.com
