“Pemerintah Aceh maupun DPRA sama saja. Kedua lembaga ini tidak punya political will untuk menyelesaikan persoalan para korban konflik,” kata Koordinator NGO HAM, Evi Narti Zain kepada Serambi, Kamis (11/8).
DPRA juga dituding telah melakukan pembohongan publik kepada warga korban konflik yang Desember lalu melakukan unjuk rasa ke DPRA. Dalam pertemuan dengan para korban, DPRA berjanji akan membahas draf KKR pada Juni. Namun hingga sekrang janji tersebut tidak pernah terwujud. “Mereka tidak fight dengan hal-hal seperti ini. Mereka lebih fight pada isu-isu pilkada, isu kekuasaan,” tegas Evi.
Dalam UUPA, kata Evi, jelas disebutkan bahwa Pengadilan HAM, KKR, dan Komisi Klaim Bersama, dibentuk satu tahun setelah UUPA diundangkan. Namun hingga enam tahun usia MoU, ketiga lembaga tersebut tidak pernah terwujud pembentukannya.
Evi menegakan, apa yang terlihat saat ini menunjukkan pemerintah Aceh tidak penduli pada reparasi (pemulihan) hak-hak korban konflik di Aceh, yang seharusnya menjadi konsen pemerintah Aceh pascadamai.
“Kalau masih ada persoalan dengan persoalan hukum, seperti dalam hal pembentukan KKR, sebenarnya itu dapat dilakukan jika pemerintah punya political will. Tapi sekarang kemauan politik itu yang tidak ada. Kredibilitas pemerintah Aceh itu sudah tidak ada apa-apanya lagi di mata para korban,” jelasnya.
Menurut Evi, momen peringatan MoU Helsinki sebagai hari perdamaian Aceh tidak akan ada artinya, jika tidak menyentuh subtansi. “Momen 15 Agustus itu penting. Tapi tidak jadi penting karena tidak menyentuh subtasinya,” tegasnya.(sar)
Sumber Serambinews.com
