BANDA ACEH - Proses seleksi calon anggota panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) untuk kabupaten/kota di Aceh dinilai rentan dengan nepotisme.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Forum Purna SP3 Aceh, Musriadi Aswad, di Banda Aceh, mengatakan syarat untuk menjadi calon anggota panwaslu harus dapat membaca Al Quran namun yang menyeleksi� bukan lembaga berwenang.
"Ada panitia seleksi panwaslu di kabupaten/kota pada tahapan tes baca Al Quran tidak dilakukan oleh lembaga resmi, namun hanya oleh pagawai DPRK atau orang yang dipercaya dapat membaca Kitab Suci itu. Seharusnya mereka melibatkan pihak ketiga," kata Musriadi Aswad.
Selayaknya pengujian tes baca Al Quran calon panwaslu tersebut dilakukan oleh Departemen Agama, LPTQ atau lembaga yang berkompeten sehingga lebih objektif dan profesional.
Meski tidak ada peraturan yang mengatur bahwa uji baca Al Quran tersebut harus dilakukan pihak ketiga namun tahapan tersebut harus dilaksanakan.
Menurutnya, alangkah baiknya uji baca Al Quran itu dilakukan oleh lembaga berwenang dan memiliki legalitas.
"Percuma ada lembaga yang berwenang kalau panitia tidak memanfaatkannya, terkesan seleksi calon panwaslu itu hanya formalitas saja," katanya lagi.
Ia berharap proses seleksi calon anggota panwaslu sebagai salah satu alat untuk melaksanakan pemilu kepala daerah di Aceh itu dapat lebih selektif dan mengedepankan nilai kompentensi yang dimiliki.
Ia juga mengatakan beberapa peserta yang telah mengikuti seleksi panwaslu itu mengkhawatir adanya permainan dengan meluluskan peserta yang memiliki kedekatan dengan pihak tertentu dalam proses penjaringan," kata
pengurus salah satu partai politik itu.
Sumber waspada online
