Selasa, 09 Agustus 2011

DPRK sesali pernyataan bupati

LANGSA - Bupati Aceh Timur, Muslim Hasballah, diminta jangan asal bicara atau asbun menyangkut berbagai persoalan ke publik bila tidak mengetahui akar persoalan yang sebenanrya.

Permintaan di sampaikan oleh sejumlah anggota DPRK Langsa menanggapi sejumlah persoalan yang di lontarkan Muslim kepada publik dalam beberapa hari terakhir di nilai memutar balikkan fakta.

Bupati fokus saja bekerja, jangan cari sensasi,kata Ketua Komisi A DPRK Aceh Timur, Tajul Ula, tadi sore.

Tajul mencontohkan tentang pengalihan dana untuk penyertaan modal pada PT Air Minum Aceh Timur Rp5 miliar pada 2011 yang kemudian dialihkan untuk pangadaan lahan pembangunan perumahan untuk dewan, bupati dan wakil bupati serta seluruh kepala dinas.

Hal itu, menurutnya, telah disepakati antara panitia anggaran eksekutif dan legislatif dengan pertimbangan PT Air Minum Aceh Timur belum siap menerima dana penyertaan modal karena masalah status serta kelengkapan administrasi di tubuh PT Air Minum.

Bahkan direkturnya sendiri, Faisal mengaku tidak mampu mengelola dana tersebut sebelum masalah administrasi perubahan status perusahaan dari Perusahaan Daerah Air Minum menjadi PT Air Minum selesai.

Wakil Ketua DPRK Aceh Timur, Muzakir, juga menyesalkan pernyataan Muslim seolah-olah pengadaan tanah itu untuk kepentingan anggota dewan, padahal menurutnya pengadaan tanah tersebut bukan hanya untuk lapak perumahan anggota dewan, namun juga untuk bupati, wakil bupati, serta para kepala dinas.

Usul tersebut juga bukan tanpa pertimbangan,dengan adanya lapak perumahan tersebut kita harapkan akan menstimulus percepatan pembangunan pusat pemerintahan di Idi yang nantinya akan berimbas pada percepatan pemindahan pusat pemerintahan,ujar Muzakir.

Demikian juga dengan persoalan Dana Bantuan Operasional (DBO), menurut Zakaria, hal itu merupakan permintaan langsung dari para kepala sekolah.

Untuk menghindari salah informasi yang di terima bupati dari para bawahannya, anggota dewan meminta bupati agar kerap hadir dalam pembahasan anggaran APBD.

Jangan hanya menerima laporan saja dari bawahan, bupati harus hadir dan mendengar sendiri setiap pembahasan APBD,pintanya.

Sumber : Waspada online