SINGKIL | ACEH MINUTES - Kekhawatiran kondisi kesehatan Bupati Aceh Singkil H Makmur Syahputra yang terus menurun dapat menggangu jalannya roda pemerintahan, mulai terasa. Salah satunya, rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK) 2011 Aceh Singkil, gagal diserahkan untuk dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat.
Pasalnya, rancangan perubahan APBK tersebut belum ditandatangani Bupati Aceh Singkil, Makmur Syahputra, karena sedang sakit. Sementara Wakil Bupati Khazali, tidak mau menandatangani, karena belum ada pelimpahan wewenang atau mandat tertulis untuk menjalankan kendali pemerintahan.
Upaya mengurus pelimpahan wewenang atau mandat kepada Wakil Bupati telah dilakukan Sekda HM Yakub KS bersama sejumlah pejabat lainnya, dengan menemui Bupati di rumah pribadinya, Desa Penanggalan, Kota Subulussalam, Senin (19/9), namun belum berhasil.
Ketua DPRK Aceh Singkil Putra Ariyanto, Rabu (21/9) membenarkan, pihaknya belum menerima rancangan perbuhan APBK. Padahal Bamus Dewan, telah mengagendakan rapat paripurna penyampaian rancangan perubahan APBK 2011, Senin pekan depan.
“Surat undangan rapat belum saya tandatangan lantaran tidak ada kejelasan dari eksekutif bisa tidaknya sidang dilaksanakan, mengingat berkas rancangan perubahan secara resmi belum ada diserhakan,” kata Putra Ariyanto.
Sebelumnya, Sekda Aceh Singkil HM Yakub KS menyatakan, rencananya berkas perubahan APBK akan diserahkan ke DPRK, Selasa (20/9), tetapi karena belum ditandatangani, akhirnya urung diserahkan.
Yakub mengatakan, dalam waktu dekat ini berkas APBK perubahan dapat diserahkan, mengingat upaya mengurus pelimpahan mandat dari bupati ke wakil bupati terus dilakukan. “Pelimpahan mandat ke Pak Wakil Bupati mudah-mudahan dapat terealisasi dalam waktu dekat ini,” kata Yakub.(serambinews.com)
Pasalnya, rancangan perubahan APBK tersebut belum ditandatangani Bupati Aceh Singkil, Makmur Syahputra, karena sedang sakit. Sementara Wakil Bupati Khazali, tidak mau menandatangani, karena belum ada pelimpahan wewenang atau mandat tertulis untuk menjalankan kendali pemerintahan.
Upaya mengurus pelimpahan wewenang atau mandat kepada Wakil Bupati telah dilakukan Sekda HM Yakub KS bersama sejumlah pejabat lainnya, dengan menemui Bupati di rumah pribadinya, Desa Penanggalan, Kota Subulussalam, Senin (19/9), namun belum berhasil.
Ketua DPRK Aceh Singkil Putra Ariyanto, Rabu (21/9) membenarkan, pihaknya belum menerima rancangan perbuhan APBK. Padahal Bamus Dewan, telah mengagendakan rapat paripurna penyampaian rancangan perubahan APBK 2011, Senin pekan depan.
“Surat undangan rapat belum saya tandatangan lantaran tidak ada kejelasan dari eksekutif bisa tidaknya sidang dilaksanakan, mengingat berkas rancangan perubahan secara resmi belum ada diserhakan,” kata Putra Ariyanto.
Sebelumnya, Sekda Aceh Singkil HM Yakub KS menyatakan, rencananya berkas perubahan APBK akan diserahkan ke DPRK, Selasa (20/9), tetapi karena belum ditandatangani, akhirnya urung diserahkan.
Yakub mengatakan, dalam waktu dekat ini berkas APBK perubahan dapat diserahkan, mengingat upaya mengurus pelimpahan mandat dari bupati ke wakil bupati terus dilakukan. “Pelimpahan mandat ke Pak Wakil Bupati mudah-mudahan dapat terealisasi dalam waktu dekat ini,” kata Yakub.(serambinews.com)
