Banda Aceh - Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menunda tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Aceh, disambut gembira banyak pihak. Apalagi, akibat akan dilaksanakannya Pilkada ini, benih-benih ketegangan mulai bermunculan di Aceh.
Kami menyambut positif hasil rapat koordinasi pembahasan pilkada di Kemendagri pada tanggal 3 Agustus yang ditindaklanjuti sehari kemudian oleh Mendagri dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPRA, dan Ketua KIP Aceh. Atas dasar surat itu pula, KIP Aceh tanggal 5 Agustus telah mengambil sikap akhir untuk menunda tahapan pilkada, terang Ketua Pansus Pilkada DPRA, Tgk Adnan Beuransyah dalam rilisnya, hari ini.
Menurutnya, kesepakatan cooling down ini, merupakan langkah maju untuk menetralisir situasi politik yang makin panas di Aceh. Dengan cooling down ini, bisa menghindari konflik politik ke arah konflik sosial. Masa yang tersisa ini mestinya dapat kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mencari solusi dari konflik regulasi Pilkada yang terjadi di Aceh,harapnya.
Sumber : Waspada Online
Kami menyambut positif hasil rapat koordinasi pembahasan pilkada di Kemendagri pada tanggal 3 Agustus yang ditindaklanjuti sehari kemudian oleh Mendagri dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPRA, dan Ketua KIP Aceh. Atas dasar surat itu pula, KIP Aceh tanggal 5 Agustus telah mengambil sikap akhir untuk menunda tahapan pilkada, terang Ketua Pansus Pilkada DPRA, Tgk Adnan Beuransyah dalam rilisnya, hari ini.
Menurutnya, kesepakatan cooling down ini, merupakan langkah maju untuk menetralisir situasi politik yang makin panas di Aceh. Dengan cooling down ini, bisa menghindari konflik politik ke arah konflik sosial. Masa yang tersisa ini mestinya dapat kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mencari solusi dari konflik regulasi Pilkada yang terjadi di Aceh,harapnya.
Sumber : Waspada Online
