Hal itu disampaikan Julian menanggapi peringatan 7 tahun meninggalnya Munir, di kantor Presiden, Rabu (7/9).
Julian pun kembali menegaskan sejak pertama pemerintahan SBY, proses penegakan hukum dan HAM sangat konsisten. Artinya, pemerintah senantiasa untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum dan HAM.
"Kalaupun ada peristiwa lain itu kan kemudian sudah diproses dan ternyata memang itu tidak diklasifikasi sebagai pelanggaran hukum dan HAM yang sistematis dilakukan sistem," jelasnya.
Sejauh ini, sifatnya sebatas tidak pidana kriminal atau personal. "Yang jelas pemerintah SBY tidak pernah mengambil posisi mengintervensi kasus hukum," paparnya.
Seperti diketahui, hari ini tepat 7 tahun meninggalnya aktivis HAM, Munir. Di mana pada 7 September 2004 lalu, menumpang pesawat Garuda Indonesia tujuan Jakarta-Amsterdam. Munir ditemukan tewas terbunuh dengan dugaan telah diracun.
Sejumlah nama mencuat yang dituding sebagai pelaku yakni pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanti yang akhirnya dihukum 20 tahun penjara. Kemudian mantan Deputi V Penggalang BIN, Muchdi Purwoprandjono yang akhirnya bebas di tingkat kasasi. (Kontan.co.id)
