[Penetapan 8 Calon Pimpinan KPK] Panitia Seleksi Hormati Putusan MK

JAKARTA | ACEH MINUTES - Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan penetapan 8 calon terpilih sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak memusingkan wacana penolakan yang akan datang dari Dewan Perwakilan Rakyat. 

"Kerja kami di Pansel kan sudah Selesai" terang anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Saldi Isra ketika dihubungi Media Indonesia, Sabtu (3/9). 

Saat ini merebak wacana DPR untuk menolak delapan nama calon pimpinan KPK), karena ada keinginan agar Pansel mengajukan sepuluh nama calon. Saldi menuturkan, wacana tersebut hendaknya diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR karena Pansel telah menyelesaikan tugasnya dengan menrekomendasikan delapan nama kepada Presiden.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Pansel lainnya, Imam Prasodjo. Dia mengungkapkan, dikirimnya delapan nama ke DPR merupakan tafsiran dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Busyro Muqoddas menduduki jabatan ketua KPK selama 4 tahun. 

"Jadi Silahkan DPR berdebat saja dengan MK mengenai hal ini," ujarnya. 

Imam menjelaskan, pengajuan delapan nama tersebut juga telah sesuai dengan Undang-Undnag No 30 Tahun 2002 Pasal 30 ayat (9) yang menyebutkan, "Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik". 

Imam menuturkan, karena jabatan ketua KPK sudah ada, jadi hanya dibutuhkan 4 pimpinan lagi sehingga Pansel menyodorkan delapan nama calon pimpinan. "Kenapa mempersulit hal yang mudah," ungkap Imam.(MICOM)

DPR Tuding "Permainan" Anggaran Berpangkal dari Pemerintah

JAKARTA | ACEH MINUTES - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengaku prihatin dengan persepsi publik bahwa episentrum korupsi seolah-olah berada di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Kendati, Bambang menegaskan, tidak bisa juga menyalahkan publik lantaran berbagai kasus korupsi yang mencuat belakangan ini, mulai kasus Nazaruddin hingga kasus Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selalu mengaitkan adanya aliran dana ke Banggar DPR.

Di lain pihak, kata Bambang, Banggar sendiri dalam hal ini hanya sekadar menerima susunan anggaran yang sudah disetujui oleh pemerintah melalui Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan.

"Apa sesungguhnya yang terjadi? Sejauh yang saya pahami Banggar tidak bisa berdiri sendiri. Rancangan APBN berupa Pagu indikatif masuk ke Banggar sudah tersusun hingga satuan tiga dari tiap-tiap Kementerian/lembaga yang telah dibahas dan disetujui melalui komisi-komisi yang ada di DPR berdasarkan perencanaan yg telah disiapkan oleh Bapennas dan kemenkeu," kata Bambang dalam rilis yang diterima okezone, Sabtu (3/9/2011).

Karena itu, dia yakin kasus dugaan korupsi yang melibatkan Banggar juga atas persetujuan orang-orang di Kementerian. "Jadi, peluang main mata hanya dimungkinkan jika semua pihak terlibat. Mulai dari perencanaan, pengalokasian hingga persetujuan," jelasnya.

Apa solusinya? Kata Bambang, kebocoran anggaran bisa diminimalkan jika proyek di sejumlah Kementerian dilakukan secara terbuka. Meskipun hal tersebut belum cukup, sebab eksekusi proyek berada di Kementerian masing-masing.

“Kuncinya ada di pelaksanaan tender yang transparan. Tidak boleh ada peserta tender titipan menteri atau DPR yang harus dimenangkan dan yang lain dikalahkan. Kalau pelaksanaan tender berjalan terbuka, saya jamin tidak akan ada pengusaha yang mau kasih komisi atau suap ke menteri atau DPR karena tidak ada jaminan perusahaannya dimenangkan," kata dia.(okezone)

Sejumlah SPBU Jalinsum kehabisan BBM

MEDAN | ACEH MINUTES - Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang berada di sepanjang Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) kehabisan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar saat arus balik. Akibatnya sejumlah pemudik kecewa karena kesulitan memperoleh BBM.

Berdasarkan informasi yang diterima malam ini, beberapa SPBU yang kehabisan BBM seperti SPBU Kisaran, SPBU Batubara, SPBU Indrapura, stok bahan bakar telah habis. Akibatnya sejumlah pemudik terpaksa mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) ke pengecer.

Salah seorang pemudik, Robby warga Indrapura, mengaku kecewa pada pihak PT. Pertamina. "Seharusnya stok BBM dapat diantisipasi sebelumnya mengingat setelah lebaran akan terjadi lonjakan pembeli," kata Robby.

Pria yang bekerja sebagai pegawai di perusahaan swasta Kota Medan itu terpaksa membeli bensin ke pengecer yang harganya dipatok cukup tinggi.

"Kesal lah, padahal jarak antar kota cukup jauh, SPBU di masing masing kota malah kosong stok. Bayangkan kalau kehabisan stok di tengah jalan lintasan semisal dari Kisaran menuju Indrapura, alamat harus belasan kilo mendorong. Terpaksa beli bensin ke pengecer. Sepuluh ribu saya beli per liter. " katanya yang mudik bersama keluarganya.(waspadaonline)

Pasar di Aceh Mulai Normal

BANDA ACEH | ACEH MINUTES - Sejumlah pasar di Kota Banda Aceh mulai melakukan aktifitas secara normal sejak beberapa hari sebelumnya tutup karena Lebaran Idul Fitri 1432 Hijriah.

Dari amatan di lapangan tadi sore, transaksi jual beli di Pante Pirak swalayan mulai lancar dan pusat perbelanjaan Shoping Center di Pasar Aceh juga normal kembali seperti biasanya.

Di Pasar Peunayong Banda Aceh misalnya, Edi salah seorang pedagang sayur ketika dijumpai hari ini, mengatakan suasana pasar sudah berangsur normal. Sebelumnya sempat sepi karena lebaran. Edi mengatakan aktifitas perdagangan di Pasar Peunayong mulai dipadati warga seperti hari biasanya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Muslem salah seorang petugas parkir di Pasar Peunayong, Banda Aceh. Menurutnya kendatipun pasar sudah mulai ramai, namun sebagian toko masih tutup.

“Besar kemungkinan besok semua aktifitas perdagangan diperkirakan akan mulai normal kembali. Ini masih suasana lebaran,” kata Muslem.

Sementara itu, Reza, pemilik toko emas Fajar di Jalan Tgk. Chik Pante Kulu Pasar Atjeh kepada The Globe Journal, Jum’at pagi tadi mengatakan aktifitas perdagangan emas belum berangsur normal. Para pedagang masih merayakan lebaran.

“Walaupun sebagian pedagang ada yang membuka transaksi jual beli emas, namun aktifitas perekonomian belum sepenuhnya normal,” kata Reza, warga Lamseupeng, Kota Banda Aceh (waspadaonline)

Wikileaks: Polisi danai FPI

ACEH MINUTES | Dituduh mendanai FPI sejak lama.Jumat (2/9) lalu, Wikileaks, situs pembocor rahasia negara mengunggah bocoran arsip kabel diplomatik Amerika Serikat di internet. Salah satu arsip yang diluncurkan menceritakan mengenai hubungan erat antara kepolisian Indonesia dengan kelompok agama Front Pembela Islam (FPI).

Isi dari dokumen rahasia yang dibocorkan Wikileaks menceritakan detail-detail yang bisa memberatkan pemerintah Indonesia.

Salah satu arsip tersebut tertulis adanya kontak antara Badan Intelijen Indonesia (BIN), Yahya Asagaf dengan FPI pada tanggal 19 Februari 2006. Kontak tersebut berisi peringatan kepada kedutaan besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Kontak tersebut menyatakan akan adanya demonstrasi FPI mengenai masalah publikasi gambar kartun Nabi Muhammad di Kedubes itu.

Dalam arsip tersebut tercatat, Kepala Kepolisian Negara Indonesia pada saat itu, Sutanto (kini kepala BIN), mendanai FPI untuk meluncurkan serangan tersebut, namun memutus pendanaan setelah mengetahui terjadi kebocoran.

Ketika ditanyakan tuduhan bahwa Sutanto mendanai FPI, Yahya mengatakan, mantan kepala kepolisian itu merasa FPI bisa digunakan sebagai penyerang, seperti tertulis di arsip.

Yahya, dalam arsip tersebut, juga mengakui bahwa "tradisi" Polisi Indonesia dan BIN untuk mendanai FPI sudah terjadi sejak lama.

Tak hanya itu, ada pula beberapa data lain yang mencantumkan sejarah antara kepolisian Indonesia dengan FPI.

Nugroho Djayusman, Kapolda Jakarta juga dituliskan bekerjasama dengan FPI. Nugroho juga pernah diminta bantuan oleh Sutanto untuk membantu menyelesaikan kerusuhan di luar Kedubes AS itu.

Ada pula arsip yang mencantumkan nama Yenny Wahid, putri mantan presiden Abdurrahman Wahid. Di sana disebutkan, Yenny mengakui para tokoh-tokoh yang pernah membentuk dan mendanai FPI, termasuk Nugroho sudah kehilangan kontrol atas grup tersebut. Mereka sudah menciptakan sebuah "monster" yang bergerak independen, seperti dikutip dari The Jakarta Globe.

Tercantum pula pada arsip tersebut, "Meski siapa pun dengan uang bisa menyewa FPI untuk alasan politik, tak ada siapa pun di luar grup yang bisa mengatur kepala FPI, Habib Rizieq."(Beritasatu.com)