Sabtu, 27 Agustus 2011

Aktivis India Anna Hazare Hentikan Aksi Mogok Makan

Anna Hazare
ACEH MINUTES] New Delhi - Aktivis antikorupsi India, Anna Hazare, menghentikan aksi mogok makan. Langkah ini diambil Hazare setelah setuju dengan kebijakan yang ditawarkan pemerintah dan parlemen India.

Diberitakan AFP, Sabtu (27/8/2011), juru bicara Hazare, Vibhav Kumar mengatakan, 'puasa' panjang untuk mendesak pemerintah agar melakukan tindakan tegas terhadap praktik-praktik korupsi itu segera berakhir Minggu (28/8/2011) pagi.

Ia melakukan aksi mogok makan dengan tuntutan agar pemerintah memberlakukan UU anti-korupsi yang ketat seperti yang digambarkan dalam Jan Lokpal Bill, sebuah lembaga ombudsman dengan kekuatan untuk menangani korupsi di kantor-kantor publik.

"Anna Hazare setuju untuk menghentikan aksi mogok makan pada besok pagi. Dia senang dengan resolusi yang ditawarkan pemerintah," kata Kumar.

Rangkaian aksi mogok makan Hazare dimulai pada 5 April 2011 lalu di Jantar Mantar, Delhi, India. Tujuannya, menekan pemerintah dan parlemen membentuk komite bersama dengan warga sipil untuk membuat draf undang-undang Antikorupsi yang kuat dan independen melalui Jan Lokpal Bill atau RUU Ombudsman Warga. Usulan ini ditolak Perdana Menteri India Manmohan Singh, yang membuat Hazare memulai gerakan Satyagraha ala Mohandas Karamchand Gandhi alias Mahatma Gandhi.

"Saya puasa sampai RUU Jan Lokpal diloloskan," jelas Hazare.

Aksi Hazare ini menuai dukungan dari ribuan warga India. Bahkan 150 orang bergabung mengikuti aksi Hazare, termasuk para aktivis sosial yang berpengaruh di India. Hazare bahkan dengan tegas menolak para politisi yang ingin mendukungnya dalam aksi ini. Dua politisi India yang mendatangi lokasi tempat Hazare mogok makan bahkan diusir oleh pendukung Hazare.

Dukungan juga mengalir dari anak-anak muda India melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter. Bahkan aksi mendukung Hazare ini menyebar ke Bangalore, Mumbai, Chennai, Ahmedabad dan beberapa kota besar di India.

Pada 8 April 2011, Pemerintah India mengabulkan pegerakan ini, dan membentuk komite gabungan untuk merumuskan draf RUU Ombudsman Warga. Komite gabungan pembentukan draf RUU itu terdiri dari 5 menteri pemerintahan dan 5 aktivis sosial, termasuk Hazare di dalamnya.

Pada 9 April 2011, Hazare berhenti mogok makan dengan minum jus lemon dan membagi-bagikan jus lemon pada para pendukungnya dan memberikan tenggat waktu bahwa RUU Jan Lokpal ini bisa lolos dalam proses legislasi parlemen pada 15 Agustus 2011. Bila tidak lolos, Hazare akan mengimbau warga India melakukan perlawanan kembali.

Dalam perumusan RUU Ombudsman Warga ini, terpecah dua pendapat. Para menteri wakil pemerintah menolak memasukkan Perdana Menteri, hakim di lembaga pengadilan dan anggota parlemen dalam RUU ini. Sementara para aktivis dan warga sipil menghendaki para petinggi negara termasuk PM, hakim lembaga peradilan dan anggota parlemen tidak dikecualikan dalam RUU ini. Kalau tidak dimasukkan, akan bertentangan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Hazare dan kubu aktivis sosial perumus RUU Ombudsman Warga melakukan boikot. Hingga, akhirnya Pemerintah menyetujui draf RUU Ombudsman Warga itu, yang intinya warga bisa turut melaporkan atau mengawasi kasus korupsi yang terjadi. Sayangnya, Perdana Menteri, pejabat peradilan dan PNS dikecualikan dalam RUU itu.

Hazare berang dan memaki bahwa keputusan itu cuma lelucon kejam. Dia kemudian menulis surat pada PM India Manmohan Singh bahwa dia akan melanjutkan aksi mogok makan pada 16 Agustus 2011, bila pemerintah memaksakan draf RUU itu di Parlemen tanpa mendengarkan masukan warga sipil.

"Bagaimana bisa melawan korupsi dengan mengecualikan pegawai negeri, hakim peradilan dan perdana menteri dalam RUU itu? Jika RUU ini benar-benar serius memberantas korupsi, kenapa pegawai negeri dan hakim peradilan tidak dimasukkan?" kata Hazare.

Dalam 24 jam setelah pemerintah menyatakan persetujuannya pada draf RUU Ombudsman Warga yang lemah itu, lebih dari 10 ribu warga di seluruh India mengirimkan fax pada pemerintah agar memperkuat draf RUU itu. Lebih dari 30 ribu sopir taksi mogok dan memarkir taksinya di jalanan India mendukung aksi mogok makan Hazare.

Aksi massa ini membuat Kepolisian India menahan Hazare dan dipenjarakan di Tihar. Aksi ini memicu demonstrasi besar-besaran, sekitar 3 ribu orang berdemo untuk membebaskan Hazare di luar tahanan. Hingga akhirnya pada hari Jumat (19/8/2011) ini, Hazare dibebaskan dan diizinkan melanjutkan aksi mogok makannya hingga 15 hari.

"Semua saudara laki-laki dan perempuan, tua dan muda, memberikan energi baru bagi saya," ujar Hazare yang mengatakan dirinya tidak lelah sama sekali.

Hazare yang lahir di Bingar, Mumbai, 15 Juni 1937 ini merupakan pensiunan Angkatan Darat. Selepas pensiun sukarela dari AD, Hazare pulang kampung di Rallegan Siddhi, desa di distrik Ahmednagar di Maharashtra. Dia membuat gerakan sosial, seperti memberikan edukasi anak-anak muda agar menghindari alkohol dan mendorong mereka berorganisasi, membuat gerakan nikah massal agar tak membebani keuangan warga yang secara sosial mendukung pernikahan mewah yang membuat warga miskin terjebak utang.

Hazare juga membuat Bank Pertanian, di mana petani kaya memberikan satu kuintal ke bank itu untuk dipinjamkan ke petani miskin yang gagal panen. Hingga pada 1991, pemerintahan India yang korup mendorong Hazare membuat lembaga Bhrashtachar Virodhi Jan Aandolan (BVJA) atau Gerakan Rakyat Melawan Korupsi. Hazare yang pengikut Gandhi ini memakai cara-cara Gandhi yang tanpa kekerasan dalam melawan korupsi.(detik.com)

Arus mudik Banda Aceh pada H-2 Lebaran

ACEH MINUTES] BANDA ACEH - Arus mudik Idul Fitri 1432 Hijriyah dari Banda Aceh tujuan berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh diperkirakan mulai padat pada H-2 lebaran.

"Kami perkirakan arus mudik tujuan berbagai kabupaten/kota di provinsi Aceh akan mengalami kepadatan di terminal Batoh pada H-2 lebaran Idul Fitri atau bertepatan dengan hari minggu (28 Agustus 2011)," kata Wakil Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal di Banda Aceh malam ini.

Didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika (Dishubkominfo) Kota Banda Aceh, Muzakir Tuloet, ia juga mengatakan sejak H-7 lebaran Idul Fitri 1432 Hijriah dari terminal terpadu Batoh setiap hari diberangkatkan 80 hingga 90 armada angkutan L300 antar kota dalam provinsi.

"Kami juga telah menyediakan 20 unit bus Damri untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik lebaran Idul Fitri 1432 Hijriah," katanya. Salah seorang sopir L300 tujuan pantai Barat Selatan Aceh, Suriadi (34) juga memperkirakan kepadatan penumpang akan mengalami kenaikan sejak H-3 dan H-2 lebaran.

"Untuk H-2 dari Banda Aceh tujuan Aceh Selatan hampir seluruh armada sudah ada yang pesan," katanya. Kepala Dishubkominfo Banda Aceh, Muzakir Tuloet mengatakan untuk pemudik yang menggunakan bus antara kota antar provinsi mulai terlihat ramai sejak H-5 Lebaran atau Kamis (25/8) malam.

"Pemerintah Kota Banda Aceh bersama para pengusaha angkutan telah menyiapkan 242 bus untuk arus mudik dan balik lebaran 1432 Hijriah," katanya. Setiap hari jumlah bus antar kota antar provinsi tujuan Medan hingga pulau Jawa yang diberangkatkan dari terminal terpadu Batoh mencapai 40 unit.(waspadaonline)

13 angkutan liar terjaring razia

ACEH MINUTES] BANDA ACEH - Sebanyak 13 unit angkutan liar berhasil diamankan dalam razia gabungan antara Dishubkomintel dan Ditlantas Polda Aceh, di Simpang Lima Peukan Bada arah ke Lhoknga. Ke -13 angkutan liar itu terdiri dari tujuh unit Kijang Inova dan 3 unit L300. Semua angkutan liar itu saat ini sudah diamankan di Ditlantas Polda Aceh.

Kepala Bidang Perhubungan Darat, Dishubkomintel Provinsi Aceh Andi Fiardi mengatakan, razia itu sudah dimulai sejak kemarin.

Kesalahan yang mereka lakukan lanjut Fiardi, mereka menggunakan plat hitam untuk angkutan umum, seharusnya, angkutan pribadi tidak boleh digunakan untuk angkutan umum.

Fiardi juga membantah, bahwa adanya angkutan umum itu karena tiket bus di Banda Aceh telah habis, dirinya mengatakan sampai sekarang tiket masih banyak di loket-loket.”Mungkin tiket-tiket ke daerah-daerah tertentu yang kehabisan,”tukasnya malam ini.

Pihaknya juga telah menyiapkan angkutan cadangan sebanyak 12 unit angkutan. Diantaranya 5 Damri dengan kapasitas 50 tempat duduk dan 7 unit Damri lagi dengan kapasitas 26 kursi.

Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Drs Unggul Sedyantoro Msi, mengatakan, para angkutan liar itu sudah ditilang, dan pemiliknya akan diproses dipengadilan. Mereka bisa mendapatkan denda dan kurungan karena mereka telah melanggar undang-undang lalu lintas.(waspadaonline)

Pemkab Aceh Besar gagal urus rakyat

ACEH MINUTES] BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar yang dipimpin oleh Bupati, Bukhari Daud dinilai kalangan sipil gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahannya selama lima (5) tahun berjalannya pemerintahan. Penilaian ini disampaikan oleh Sirathallah dari elemen sipil Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP).

“Pemerintah Aceh Besar gagal dalam menciptakan kesejahteraan rakyat dan juga melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik di Aceh Besar, ” tegasnya sore ini.

Selain itu pihaknya juga menyayangkan sikap Bupati Aceh Besar tersebut yang tidak hadir dalam rapat paripurna penyampaian laporan kerja pertanggungjawaban didepan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) tanpa ada berita mengenai alasan ketidakhadirannya dengan jelas Sirathallah.

“Bupati seperti apa ini, seharusnya tugas-tugas yang terkait dengan tanggungjawab daerah dan terhadap masyarakat harus dinomorsatukan, bukan justru memilih pergi dengan sesuatu alasan yang tidak jelas” tandasnya.

Ditambahkan, selama ini program-program pemerintah yang digagas oleh Bupati dan aparaturnya belum memperlihatkan semangat partisipasi masyarakat dalam berbagai proses dari tahapan perencanaan hingga ke proses penganggaran, sehingga terkadang banyak sekali program-program yang tidak menyentuh langsung persoalan dan kebutuhan masyarakat.

“Bahkan kami menemukan beberapa fakta bahwa sebagian besar program yang dicanangkan oleh Bupati adalah program-program titipan, bukan murni aspirasi dan kehendak masyakakat” pungkasnya.(waspadaonline)

Dishubkomintel siagakan 68 ribu kursi

ACEH MINUTES] BANDA ACEH - Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika (Dishubkomintel) Provinsi Aceh menyiagakan armada bus sebanyak 3.675 unit berkapasitas 68.395 temapt duduk untuk angkutan mudik Idul Fitri 1432 Hijriah.

Kabid Perhubungan Darat Dishubkomintel Aceh, Andi Fiardi di Banda Aceh, mengatakan, seluruh kursi (seat) yang disiagakan tersebut merupakan salah satu upaya antisipasi untuk menghadapi lonjakan penumpang mudik lebaran di Aceh hingga H-1.

Disebutkannya, Dishubkomintel Aceh menyiagakan sebanyak 3.675 armada untuk mudik, terdiri dari angkutan kota antarprovinsi (AKAP) sebanyak 528 armada dengan 21.120 tempat duduk dan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) sebanyak 3.147 armada dengan jumlah temat duduk 47.275 kursi.

"Kami pastikan seluruh seat yang tersedia di seluruh armada mudik lebaran Idul Fitri 1432 Hirjiah itu cukup untuk mengangkut seluruh pemudik yang ingin pulang kampung di Aceh," katanya hari ini.

Ia menambahkan, pihaknya juga menyiagakan 35 unit armada lainnya yang terdiri dari AKAP 25 unit dan Damri 10 unit sebagai cadangan antisipasi jika seluruh seat yang ada tersebut telah terisi semua.

"Ini merupakan langkah antisipasi sebagai upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik yang akan berhari raya bersama keluarga di kampung halaman," katanya.

Andi memperkirakan ada sekitar 1.250 kursi cadangan yang disiagakan untuk antispasi lonjakan penumpang mudik lebaran di provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa itu.

Pihaknya berharap seluruh warga yang akan mudik Lebaran untuk menggunakan angkutan resmi yang telah disiagakan oleh Dishubkomintel untuk mengangkut para pemudik pada Lebaran Idul Fitri.

"Kami tidak bertanggungjawab dengan pemudik yang menggunakan mobil berplat hitam yang mengangkut penumpang mudik," demikian Andi.(waspadaonline)