[Bireuen] Satpol PP Tertibkan Pedagang Membandel

Ilustrasi

BIREUEN | ACEH MINUTES – Sebanyak 20 anggota Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Bireuen, Kamis (8/9) kembali meenertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Listrik dan pedagang keripik di depan kantor Telkom Bireuen. Hal itu dilakukan petugas menanggapi keluhan masyarakat yang dinilai makin mengganggu pengguna jalan.

Komandan Satpol PP Bireuen, Chairullah Abed, kepada Serambi usai penertiban itu mengatakan, PKL dan pedagang keripik itu sudah berulang kali diingatkan dan beberapa waktu lalu barangnya sudah disita. Namun, kini mereka masih membandel dan kembali berjualan di kawasan tersebut.

Camat Kota Juang, Dahlan mengatakan, pada Ramadhan lalu tahun ini pihaknya telah mengirimkan surat kepada pedagang di Jalan Listrik agar membongkar lapaknya. Namun hingga kini imbauan tersebut tidak digubris.

Sementara Abdullah, seorang PKL bersama beberapa PKL lain secara terpisah mengaku belum bisa memindahkan usahanya ke lokasi yang telah dibangun pemerintah. Pasalnya, lokasi baru di bekas rel Kereta Api kawasan Pasar Pagi Bireuen yang telah lama dibangun itu kurang strategis sehingga kurang pembeli. Karena itu, menurutnya, mereka memanfaatkan kawasan Jalan Listrik yang padat pengunjung sebagai tempat berjualan.(serambinews.com)

Dirjen Otda Ancam Tindak Bupati Pidie

BANDA ACEH | ACEH MINUTES - Keputusan KIP Pidie yang menghentikan semua tahapan pilkada di daerah itu karena dana pilkada diblokir bupati setempat, membuat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan terkejut. Dia pun meminta Gubernur Aceh segera membuat laporan lengkap tentang latar belakang penghentian dana tersebut. 

Jika ditemukan ada pelanggaran yang melibatkan Pemerintah Pidie, Kemendagri akan melakukan tindakan secepatnya, kata Djohermansyah dalam pertemuan tertutup dengan sejumah pejabat tinggi di ruang rapat Gubernur, Rabu (7/9). Pernyataan Dirjen Otda Kemendagri ini dirilis kembali oleh Media Center KIP Aceh, melalui siaran pers kepada wartawan, Kamis (8/9).

Menurut Djohermansyah Djohan, tindakan penghentian kegiatan pilkada seharusnya tidak terjadi mengingat tahapan pilkada Aceh akan berlangsung dalam waktu dekat. Lagi pula, kata dia, Kemendagri sama sekali tidak melihat ada alasan kuat untuk menunda pilkada Aceh. 

Pelaksanaan pilkada Aceh hanya mengalami penjadwalan ulang sesuai dengan keputusan cooling down yang disepakati di Jakarta pada 3 Agustus lalu. Sehingga yang terjadi adalah pergeseran waktu, bukan penundaan. Karena itu, Djohermansyah menilai, penghentian kegiatan pilkada di Pidie seharusnya tidak bisa dibiarkan. “Jika memang ada bukti-bukti kalau pemerintah Pidie yang menghambat kegiatan itu, maka nantinya pasti akan ada keputusan tegas dari Kemendagri,” tambahya.

Persoalan Pilkada Pidie ini bermula ketika KIP Aceh menyampaikan keluh kesah mereka tentang pelaksanaan pilkada di berbagai daerah. Salah satu fokusnya adalah pelaksanaan kegiatan pilkada di Pidie. Apalagi, pada hari pertemuan itu berlangsung, KIP Aceh mendapat kabar kalau KIP Pidie telah melakukan pleno untuk memutuskan menghentikan semua kegiatan pilkada di daerah itu. “KIP Pidie tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sebab semua dana ditahan oleh bupati setempat,” kata Akmal Abzal, anggota KIP Aceh. 

Sabotase pilkada

Gubernur Irwandi Yusuf yang mendengar penjelasan dari KIP ini mengaku sangat terkejut. Ia kemudian meminta agar Kapolda Aceh Irjen (pol) Iskandar Hasan untuk meneliti kasus ini. “Jika ada unsur pidana dalam kasus ini, kami minta Polda Aceh bisa menindaklanjutinya,” kata Irwandi, seperti disiarkan Media Center KIP Aceh. 

Permintaan itu langsung diamini Kapolda Aceh. Selain itu Irwandi pun akan membuat laporan resmi kepada Kemendagri. Menurutnya, keputusan Bupati Pidie yang menghentikan dana pelaksanaan kegiatan pilkada, adalah sabotase politik untuk menghambat kegiatan demokrasi di daerah ini. Ia pun mendesak agar Kemendari membahas persoalan ini secepatnya.(serambinews.com)

DPKKA: Dana Pilkada Pidie sudah Ditransfer Rp 2 Miliar

BANDA ACEH | ACEH MINUTES - Kepala Biro Pemerintah Setda Aceh, Ali Al Fatah menyatakan, sebanyak 50 persen dana sharing (bantuan) dari provinsi untuk kepentingan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah disalurkan ke 23 kabupaten/kota, termasuk untuk Kabupaten Pidie. 

“Kita harapkan dana itu bisa diberikan kepada KIP kabupaten/kota untuk membayar honor PPS dan PPK serta keperluan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tahapan pilkada,” ujar Ali Al Fatah kepada Serambi, di Banda Aceh, Kamis (8/9) sore.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) Drs Paradis MSI mengatakan, sesuai istruksi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, pada tanggal 25 Agustus 2011 lalu, pihaknya telah mentransfer dana sharing pilkada untuk 17 kabupaten/kota, ke masing-masing kas daerah untuk diteruskan ke KIP masing-masing kabupaten/kota.

“Jika ada KIP kabupaten/kota yang belum menerima dana sharing, tolong tanya langsung kepada bupati, wabup, sekda atau kepala kas daerahnya masing-masing. Misalnya untuk KIP Pidie, telah dikirim Rp 2 miliar ke rekening kas daerahnya. Jadi tidak ada alasan lagi bagi Pemkab Pidie menyatakan dana untuk pelaksanaan tahapan pilkadanya belum tersedia,” ujar Paradis.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Aceh, Ali Al Fatah mengatakan, persoalan dana bantuan sharing pilkada yang diblokir oleh Pemkab KIP Pidie, juga telah dilapor Gubernur kepada Kapolda dan Dirjen Otda Kemendagri dalam pertemuan Rabu (7/9) kemarin. Pertemuan ini juga dihadiri Tim Menkopulhukam, Kajati, Pangdam, Kepala Kesbangpol Linmas Aceh, Rektor Unsyiah dan dinas tehnis lainnya.(serambinews.com)

Menjelang Peringatan 9/11, Ada Ancaman Teror terhadap AS

WASHINGTON | ACEH MINUTES - Menjelang peringatan 10 tahun serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat atau lebih dikenal sebagai serangan 9/11, muncul ancaman teror yang kredibel. Otoritas AS kini tengah menyelidiki ancaman teroris terhadap negeri adikuasa itu.

"Dalam hal ini, adalah benar bahwa ada informasi ancaman yang spesifik, kredibel namun belum terkonfirmasi," demikian disampaikan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (9/9/2011).

"Kami telah melakukan, dan akan terus melakukan semua langkah yang diperlukan untuk menghadapi setiap ancaman yang muncul," imbuh departemen.

Ditekankan departemen bahwa dalam operasi penyerbuan pasukan AS yang menewaskan Osama bin Laden di Pakistan pada Mei lalu, ditemukan berkas-berkas komputer dan dokumen yang menunjukkan bahwa jaringan teror Al Qaeda telah merencanakan serangan-serangan untuk dilancarkan bertepatan dengan peringatan serangan 9/11, termasuk serangan terhadap kereta-kereta Amerika.

"Kami terus meminta rakyat Amerika untuk tetap waspada seiring kita mendekati akhir pekan," demikian pernyataan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

Pengumuman ini disampaikan setelah Pentagon meningkatkan level siaga di semua basis di AS sebagai langkah pencegahan dan hati-hati menjelang peringatan 10 tahun serangan 9/11.

Menurut media AS, ancaman teror itu kemungkinan menargetkan Washington atau New York. Namun pejabat-pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menolak mengkonfirmasi hal tersebut.

Stasiun televisi NBC memberitakan, saat ini pejabat-pejabat AS tengah melakukan pembicaraan mengenai perlunya meningkatkan status siaga nasional menjelang peringatan serangan teror 9/11 yang menewaskan hampir 3 ribu orang itu.(detik.com)

'Anak Jenderal' Penganiaya Febriansyah Ternyata Anak Pamen Polri

JAKARTA | ACEH MINUTES - Kepolisian Sektor Tanjung Duren memastikan jika penganiaya Febriansyah Syamsi (21), mahasiswa salah satu universitas swasta di Jakarta, bukan anak jenderal. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku sebagai anak dari perwira menengah (Pamen) polisi, Kombes JU.

"Pengakuannya anak dari Kombes JU, tapi kita sendiri belum mengkonfirmasi ke yang bersangkutan (Kombes JU) karena tidak ada kaitannya juga dan yang jelas prosesnya tetap berlanjut," jelas Kapolsek Tanjung Duren Kompol Arif Budiman saat dihubungi wartawan, Kamis (8/9/2011).

Meski demikian, kata dia, polisi tetap menelusuri pengakuan pelaku mengingat nama belakangnya yang sama (Umboh) dengan Kombes JU.

"Kalau dilihat namanya Umboh, ya mungkin saja. Tapi Umboh itu kan marga dan tidak ada bukti mendukung seperti akta kelahiran yang menyebutkan kalau pelaku anak yang bersangkutan (Kombes JU)," ujarnya.

Hukum tetaplah hukum. Benar atau tidak pelaku anak atau keluarga dari anggota polisi, polisi tetap memproses tindak pidana tersebut.

"Prosesnya tetap berlanjut," katanya.

Keterangan Febriansyah, pelaku mengaku sebagai anak jenderal saat melakukan penganiayaan terhadapnya. Namun, setelah dikonfirmasi polisi, pelaku bukan anak jenderal.

"Nggak ada itu," tegas dia.

Sebelumnya, polisi menyebut bahwa dua di antara dua pelaku merupakan kakak-beradik. "Alexander G Umboh (24) dan Raja Umboh (14) kakak-adik, Marcel (21) sepupunya," kata Arif kemarin.

Kombes JU ini diduga yakni Kombes James Umboh yang kini menjadi Karo Renma di Polda Bali. Sayangnya, James yang dikonfirmasi mengenai peristiwa ini tidak memberikan respons.

"Bentar, bentar," kata James.

Seperti diketahui, Febriansyah dianiaya salah satu dari tiga pelaku saat memarkirkan mobil Honda Civic miliknya di depan rumah makan Padang di Jl Tanjung Duren, Jakarta Barat, Selasa (6/9) lalu. Sementara dua lainnya merusak mobil Febri dengan gagang senjata api hingga kaca depan-belakang dan spionnya pecah. Perkelahian itu dipicu karena Febri tidak memberi jalan kepada pelaku saat pelaku hendak keluar dari gang sempit di seberang minimarket 7Eleven.(detik.com)