BANDA ACEH -- Tak puasa, di dunia pun ada sanksinya. Polisi Syariat Islam (Wilayatul Hisbah) Kota Banda Aceh, mengamankan 20 lebih pelajar SMA dan SMK yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan 1432 Hijriah.
"Sejak awal Bulan Suci Ramadhan sudah lebih dari 20 pelajar yang tertangkap sedang makan dan minum di tempat-tempat umum. Hari ini ada 12 pelajar yang kembali kita amankan karena kedapatan tidak berpuasa dan berkumpul di sebuah warung di kawasan Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa," kata Komandan I Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Evendi A Latif.
Selain di warung makanan dan minuman, petugas juga menemukan para pelajar tidak berpuasa di beberapa warung internet. Menurut dia, meski mengamankan para pelajar, namun petugas tidak berhasil menangkap pemilik warung yang menjajakan makanan dan minuman kepada siswa dan siswi itu.
"Pemilik warung di beberapa kawasan melarikan diri saat kami tiba di lokasi, namun mereka akan dilaporkan kepada muspika setempat," kata Evendi.
Para pemilik warung, menurut dia, telah melanggar Pasal 21 ayat 3 Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 11/2002 tentang Syariat Islam yang menyebutkan, menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa bagi orang yang wajib berpuasa pada bulan Ramadhan diancam hukuman penjara selama satu tahun atau denda Rp 3 juta atau cambuk enam kali dan dicabut izin usahanya.
Sementara para pelajar yang telah berusia wajib berpuasa juga diancam dengan hukuman penjara empat bulan atau cambuk maksimal dua kali. "Saat ini mereka hanya diberikan nasihat dan membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Mereka diserahkan kepada oran tuanya agar dapat dibina," kata Evendi.
Sumber republika.co.id
Minggu, 14 Agustus 2011
Rossi Puji Performa Ducati
Dengan raihan tersebut, Rossi akan start dari urutan keenam pada balapan hari Minggu (14/8/2011). Ini adalah hasil terbaik mantan pebalap Honda dan Yamaha tersebut sejak melakukan debutnya bersama Ducati.
Sejak latihan bebas pertama hingga kualifikasi, performa Ducati GP11.1 tunggangannya terus meningkat. Pada dua latihan bebas hari Jumat, Rossi berturut-turut ada di urutan 11 dan 7. Kemudian pada Sabtu pagi dalam sesi yang berlangsung basah, Rossi membuat kejutan dengan menempati peringkat tiga, sebelum tampil di kualifikasi.
Fakta ini membuat pebalap berusia 32 tahun tersebut cukup optimistis dengan prospeknya menghadapi balapan nanti di Sirkuit Masaryk. Apalagi, catatan waktunya kurang dari 0,8 detik (0,766 detik) dari peraih pole position, Dani Pedrosa.
"Untuk pertama kalinya kami akan start dari barisan kedua bersama Ducati. Jadi, kami cukup positif," puji Rossi.
"Kami membuat modifikasi pagi ini di bagian depan, dan terutama pada posisi pebalap, dan saya suka itu. Saya berada di posisi yang lebih baik dan motor juga terasa lebih enak dan lebih gesit sehingga kami sudah membuat sebuah langkah maju."
"Saya juga memiliki perasaan yang lebih baik, dan saya bisa lebih menggeber motor hingga limit. Ketika mengerem, saya bisa merasa lebih mengenai apa yang terjadi pada ban depan dan saya bisa memaksa untuk lebih masuk lagi, yang mana memungkinkan saya untuk masuk lebih cepat dan berada di baris yang lebih baik.
"Kami telah memperbaiki beberapa masalah. Kami belum kompetitif untuk menang, tapi kami sudah dekat dengan barisan depan."
Rossi mengakui, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tetapi, peraih sembilan gelar juara dunia balap motor tersebut mengatakan bahwa perubahan pada Sabtu ini memberikan gambaran kepadanya dan Ducati tentang apa yang harus dicoba.
"Kami masih perlu bekerja untuk besok—kami perlu grip belakang yang lebih baik dan perubahan yang lebih baik secara langsung dari petunjuk yang ada. Tapi kami memiliki sejumlah ide untuk dicoba," tambahnya.
"Kami tidak begitu jauh dari peraih pole, hanya sekitar 0,7 detik pada trek panjang. Jika kami memperbaiki masalahnya, maka kami bisa bertarung pada balapan besok, dan mungkin kami bisa membuat sebuah balapan yang bagus."
sumber: kompas.com
[RUU Intelijen] Kontras Desak Konsultasi dengan Rakyat
JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak DPR dan pemerintah agar berkonsultasi dengan masyarakat luas, untuk membahas RUU Intelijen.
Kordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan di Jakarta, Minggu (14/8/2011), tindakan itu penting sehubungan dengan akan dimulainya kembali masa persidangan DPR pada 16 Agustus 2011.
"Keterlibatan masyarakat luas adalah krusial, dalam pembahasan setiap RUU. Termasuk dan terlebih-lebih lagi dengan topik sensitif seperti RUU Intelijen. Pada Daftar Inventarisasi Status RUU (Per Masa Sidang IV Tahun Sidang 2010-2011 Tanggal 22 Juli 2011), draf RUU Intelijen Negara sudah masuk dalam tahap penyiapan di internal DPR. Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR-RI sudah membicarakan hingga ke tingkat I," kata Haris.
Itu berarti hanya tersisa dua masa sidang, untuk mengkonsolidasikan sikap Komisi I DPR RI terhadap Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diajukan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan. Termasuk sebelum membentuk Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, memasuki tahapan pembicaraan Tingkat II dan Rapat Paripurna DPR.
Sumber kompas.com
Kordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan di Jakarta, Minggu (14/8/2011), tindakan itu penting sehubungan dengan akan dimulainya kembali masa persidangan DPR pada 16 Agustus 2011.
"Keterlibatan masyarakat luas adalah krusial, dalam pembahasan setiap RUU. Termasuk dan terlebih-lebih lagi dengan topik sensitif seperti RUU Intelijen. Pada Daftar Inventarisasi Status RUU (Per Masa Sidang IV Tahun Sidang 2010-2011 Tanggal 22 Juli 2011), draf RUU Intelijen Negara sudah masuk dalam tahap penyiapan di internal DPR. Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR-RI sudah membicarakan hingga ke tingkat I," kata Haris.
Itu berarti hanya tersisa dua masa sidang, untuk mengkonsolidasikan sikap Komisi I DPR RI terhadap Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diajukan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan. Termasuk sebelum membentuk Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, memasuki tahapan pembicaraan Tingkat II dan Rapat Paripurna DPR.
Sumber kompas.com
Kemunafikan IMF Nyata
Jakarta - Ingat saat krisis moneter menimpa Indonesia tahun 1997? Masih terkenang bagaimana Michel Camdessus, saat itu Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, sembari berlipat tangan mengawasi almarhum Presiden Soeharto meneken surat berisi janji mereformasi ekonomi atas desakan IMF.
Kemudian, muncul berita, Bill Clinton, saat itu Presiden AS, sampai menelepon Soeharto agar memenuhi desakan IMF, yang dianggap sebagai alat kekuasaan Konsensus Washington.
Masih ingat juga keberangan Bob (Mohamad) Hasan, saat itu menjabat Menteri Perindustrian, yang dengan jengkel mengatakan, Indonesia bukanlah republiknya IMF. Ini merujuk kepada kejengkelannya atas desakan-desakan IMF agar Indonesia melakukan deregulasi, termasuk membubarkan Bulog, yang kemudian mengakibatkan kehancuran sistem pengadaan dan harga-harga bahan pokok.
Teringat juga Ginandjar Kartasasmita, saat itu Menko Perekonomian, bolak-balik memimpin rapat karena IMF selalu memantau setiap langkah dan janji soal reformasi ekonomi.
Janji ini selalu dikaitkan dengan pengucuran dana. Jika janji reformasi terlambat, kucuran dana pun terancam. Maka, saat itu istilah letter of intent (LOI) terkenal di kalangan wartawan peliput krisis. LOI ini berisi langkah-langkah dan realisasi reformasi yang didiktekan IMF terhadap RI.
Hal ini seiring dengan pelarian modal dari Indonesia yang membuat Indonesia menghadap ke IMF untuk mendapatkan dana talangan 43 miliar dollar AS.
Setelah itu, masih jelas dalam ingatan, Direktur IMF untuk Urusan Asia Pasifik Hubert Neiss bolak-balik mengawasi perkembangan reformasi ekonomi Indonesia.
Semua itu memang merupakan buah dari keteledoran pebisnis Indonesia yang meminjam dana murah dari luar negeri, tetapi ditanamkan di sektor properti yang tidak laku.
Hal itu juga sehubungan dengan penumpukan utang negara Indonesia, padahal di sisi lain wabah korupsi marak dan bumper untuk menghadapi tidak disiapkan. Maka, muncul sejarah �penghinaan� oleh IMF terhadap RI, yang mungkin tak akan pernah dilupakan sebagian kalangan Indonesia.
�Tak berani�
Kini, krisis lebih-kurang serupa menghadang zona euro, julukan bagi 17 negara pengguna mata uang tunggal euro. Krisis utang juga menimpa markas dan ikon utama ekonomi pasar serta markasnya Konsensus Washington, yakni AS.
Namun, di mana IMF sekarang? Apa perintah Dominique Strauss-Kahn, Direktur Pelaksana IMF, yang kini digantikan oleh Christine Lagarde?
Adakah IMF memaksa negara-negara itu menyusun LOI? Adakah IMF menghardik AS dan zona euro agar menyehatkan perekonomian sejak dini? Jika iya, apakah IMF berani memublikasikan keburukan dan kebijakan ekonomi AS dan zona euro sebagaimana pernah dilakukan kepada RI dan sejumlah negara berkembang lainnya?
Dr Rizal Ramli, pengamat ekonomi, dulu sudah mengingatkan akan bahaya tekanan IMF soal deregulasi. Demikian juga Kwik Kian Gie sangat kritis terhadap IMF karena dianggap tidak bisa memahami keadaan di Indonesia dan hanya memaksakan resep-resep ekonomi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kaum papa Indonesia.
Masih ingat pula sebuah gerobak mi ayam dibiarkan telantar di pinggir jalan di Kali Malang, Jakarta Timur. Pemiliknya meninggalkan tulisan tangan. Ini isinya, �terkena krisis moneter�. Krisis justru memburuk setelah resep IMF, dengan fokus liberalisasi, yang membuat mahal harga terigu saat itu. Ah, munafiknya IMF. (MON)
Sumber kompas.co
Kemudian, muncul berita, Bill Clinton, saat itu Presiden AS, sampai menelepon Soeharto agar memenuhi desakan IMF, yang dianggap sebagai alat kekuasaan Konsensus Washington.
Masih ingat juga keberangan Bob (Mohamad) Hasan, saat itu menjabat Menteri Perindustrian, yang dengan jengkel mengatakan, Indonesia bukanlah republiknya IMF. Ini merujuk kepada kejengkelannya atas desakan-desakan IMF agar Indonesia melakukan deregulasi, termasuk membubarkan Bulog, yang kemudian mengakibatkan kehancuran sistem pengadaan dan harga-harga bahan pokok.
Teringat juga Ginandjar Kartasasmita, saat itu Menko Perekonomian, bolak-balik memimpin rapat karena IMF selalu memantau setiap langkah dan janji soal reformasi ekonomi.
Janji ini selalu dikaitkan dengan pengucuran dana. Jika janji reformasi terlambat, kucuran dana pun terancam. Maka, saat itu istilah letter of intent (LOI) terkenal di kalangan wartawan peliput krisis. LOI ini berisi langkah-langkah dan realisasi reformasi yang didiktekan IMF terhadap RI.
Hal ini seiring dengan pelarian modal dari Indonesia yang membuat Indonesia menghadap ke IMF untuk mendapatkan dana talangan 43 miliar dollar AS.
Setelah itu, masih jelas dalam ingatan, Direktur IMF untuk Urusan Asia Pasifik Hubert Neiss bolak-balik mengawasi perkembangan reformasi ekonomi Indonesia.
Semua itu memang merupakan buah dari keteledoran pebisnis Indonesia yang meminjam dana murah dari luar negeri, tetapi ditanamkan di sektor properti yang tidak laku.
Hal itu juga sehubungan dengan penumpukan utang negara Indonesia, padahal di sisi lain wabah korupsi marak dan bumper untuk menghadapi tidak disiapkan. Maka, muncul sejarah �penghinaan� oleh IMF terhadap RI, yang mungkin tak akan pernah dilupakan sebagian kalangan Indonesia.
�Tak berani�
Kini, krisis lebih-kurang serupa menghadang zona euro, julukan bagi 17 negara pengguna mata uang tunggal euro. Krisis utang juga menimpa markas dan ikon utama ekonomi pasar serta markasnya Konsensus Washington, yakni AS.
Namun, di mana IMF sekarang? Apa perintah Dominique Strauss-Kahn, Direktur Pelaksana IMF, yang kini digantikan oleh Christine Lagarde?
Adakah IMF memaksa negara-negara itu menyusun LOI? Adakah IMF menghardik AS dan zona euro agar menyehatkan perekonomian sejak dini? Jika iya, apakah IMF berani memublikasikan keburukan dan kebijakan ekonomi AS dan zona euro sebagaimana pernah dilakukan kepada RI dan sejumlah negara berkembang lainnya?
Dr Rizal Ramli, pengamat ekonomi, dulu sudah mengingatkan akan bahaya tekanan IMF soal deregulasi. Demikian juga Kwik Kian Gie sangat kritis terhadap IMF karena dianggap tidak bisa memahami keadaan di Indonesia dan hanya memaksakan resep-resep ekonomi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kaum papa Indonesia.
Masih ingat pula sebuah gerobak mi ayam dibiarkan telantar di pinggir jalan di Kali Malang, Jakarta Timur. Pemiliknya meninggalkan tulisan tangan. Ini isinya, �terkena krisis moneter�. Krisis justru memburuk setelah resep IMF, dengan fokus liberalisasi, yang membuat mahal harga terigu saat itu. Ah, munafiknya IMF. (MON)
Sumber kompas.co
Johnson: Banyak Kejanggalan Kepulangan Nazaruddin
JAKARTA - Sekjen Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Johnson Panjaitan, menegaskan banyak kejanggalan kepulangan Muhammad Nazaruddin ke Indonesia. Yang paling mencolok, kata dia, adalah kedatangan rombongan aparat penjemput mantan bendahara umum Partai Demokrat tersebut yang sangat lama padahal menggunakan pesawat khusus.
Menurut dia, dengan menyewa pesawat senilai Rp 4 miliar, seharusnya tim penjemput bisa lebih cepat sampai di Indonesia daripada kuasa hukum Nazaruddin, OC Kaligis, yang pulang dengan pesawt komersil. Padahal, kedua orang itu sebelumnya bertemu empat mata di Bogota, Kolombia. �Ini bentuk kejanggalan aneh,� terang Johnson, Sabtu (13/8) malam.
Dibawanya Nazaruddin ke Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok, juga menjadi tanda tanya besar bagi Johnson. Pasalnya, Nazaruddin hanya singgah sebentar untuk melakukan check up kesehatan yang sebenarnya bisa dilakukan di pesawat dalam perjalanan dari Kolombia menuju Indonesia.
Padahal, setelah singgah di Mako Brimob tersebut Nazaruddin dibawa petugas ke kantor KPK untuk melakukan pemeriksaan administrasi. Hal itu dinilainya sebagai bentuk buang-buang waktu dan prosedural pemeriksaan yang tak efektif. Belum lagi kedatangan Nazaruddin yang dikawal petugas dengan memakai topeng memunculkan pertanyaan baru.
Johnson melanjutkan, penahanan Nazaruddin di Rutan Mako Brimob sangat tidak tepat. Hal itu dinilainya bakal menimbulkan persoalan baru ke depan sebab penjara tersebut sulit dikontrol orang luar. Selain karena penjagaan berlapis-lapis, sambung dia, penghuni penjara di sana bisa keluar masuk dengan aman.
�Nazaruddin juga berpeluang diracun. Jadi, pegiat civil society harus mengawasi keberadaan Nazaruddin dari jarak dekat agar dia aman,� ujar Johnson.
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID
Menurut dia, dengan menyewa pesawat senilai Rp 4 miliar, seharusnya tim penjemput bisa lebih cepat sampai di Indonesia daripada kuasa hukum Nazaruddin, OC Kaligis, yang pulang dengan pesawt komersil. Padahal, kedua orang itu sebelumnya bertemu empat mata di Bogota, Kolombia. �Ini bentuk kejanggalan aneh,� terang Johnson, Sabtu (13/8) malam.
Dibawanya Nazaruddin ke Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok, juga menjadi tanda tanya besar bagi Johnson. Pasalnya, Nazaruddin hanya singgah sebentar untuk melakukan check up kesehatan yang sebenarnya bisa dilakukan di pesawat dalam perjalanan dari Kolombia menuju Indonesia.
Padahal, setelah singgah di Mako Brimob tersebut Nazaruddin dibawa petugas ke kantor KPK untuk melakukan pemeriksaan administrasi. Hal itu dinilainya sebagai bentuk buang-buang waktu dan prosedural pemeriksaan yang tak efektif. Belum lagi kedatangan Nazaruddin yang dikawal petugas dengan memakai topeng memunculkan pertanyaan baru.
Johnson melanjutkan, penahanan Nazaruddin di Rutan Mako Brimob sangat tidak tepat. Hal itu dinilainya bakal menimbulkan persoalan baru ke depan sebab penjara tersebut sulit dikontrol orang luar. Selain karena penjagaan berlapis-lapis, sambung dia, penghuni penjara di sana bisa keluar masuk dengan aman.
�Nazaruddin juga berpeluang diracun. Jadi, pegiat civil society harus mengawasi keberadaan Nazaruddin dari jarak dekat agar dia aman,� ujar Johnson.
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID
Langganan:
Postingan (Atom)